ImageMeskipun pemerintah Irak dan kelompok Syiah telah menyetujui, tapi Dewan Ulama Islam dan faksi-faksi perlawanan Irak menolaknya dan menegaskan akan terus melangsungkan perlawanan hingga penjajah AS terusir dari Irak.

Dalam pernyataanya, Dewan Ulama Muslim Irak menolak kesepakatan itu dan mengatakan pihak-pihak yang telah menandatangi kesepakatan telah masuk kedalam permainan penjajah.

"Mereka yang menandatangi kesepakatan itu telah menjadi bagian dari penjajah. Mereka mengorbankan kepentingan rakyat dan kedaulatan Irak demi mendapatkan perlindungan dari penjajah agar kedudukan dan posisi mereka dalam pemerintahan aman," ungkap Dr. Abdussalam Al Kabisi, wakil Ketua Dewan Ulama Muslim Irak pada Senin (17/11) seperti dikutip aljazeera.

Al Kabisi juga mengatakan sisi bahaya dari kesepakatan itu tidak hanya bagi internal Irak sendiri tapi juga mengancam keamanan negara-negara arab. Dia juga mengherankan sikap Liga Arab dan negara-negara Arab yang tidak berbuat apa-apa menghadapi kesepakatan ini padahal kedatangan penjajah AS ke Irak sudah jelas untuk memecah Irak berdasarkan ras dan suku.

"Kami tidak akan tinggal diam dan akan berbuat semampunya untuk menggagalkan kesepakatan ini berlaku di Irak," ungkap Al Kabisi menambahkan.

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Front Jihad dan Perubahan Irak, yang merupakan aliansi dari sejumlah kelompok perlawanan Irak juga mengatakan menolak kesepakatan itu dan mengatakannya sebagai tindakan menjual kedaulatan Irak kepada pihak asing.

"Kami akan terus melanjutkan perlawanan sampai penjajah asing hengkang dari Irak," ungkap Muhammad Syaiban, ketua Front Jihad dan Perubahan.[adm/suara-islam]]

0Komentar

Sebelumnya Selanjutnya

Recent Posts