Dikatakan oleh Gum'ah, sebagian publik Mesir ada yang memandang jika Ikhwan telah melakukan monopoli dan mempergunakan agama untuk dapat sampai ke kursi parlemen.
Tak hanya itu saja, Gum'ah juga menuntut Ikhwan untuk meninjau ulang kembali akidah Islamnya, meninbang Islam adalah ajaran yang meliputi seluruh aspek kehidupan, bukan sekedar politik.
Gum'ah melontarkan pernyataannya itu di sela-sela simposium bertajuk 'Tantangan Islam Moderat: Lembaga Keagamaan Mesir di Hadapan Ekstrimisme' yang digelar oleh Pusat Perdamaian Amerika pada Universitas John Hopkins di Washington baru-baru ini.
Diterangkan oleh Gum'ah, pengukuhan sebuah partai atas asas atau nama Islami akan mengandaikan jika partai-partai yang lain selain dirinya adalah partai non-Islami. "Hal ini jelas tidak berkesesuaian dengan prinsip kenegaraan Mesir yang menegaskan jika seluruh undang-undang Mesir adalah Islami."
"Islam adalah asas utama sebuah negara dan ummat, dan tidaklah patut bagi sebuah partai untuk menjadi infirad (menyendiri) atasnya," tambah Gum'ah.
Di sisi yang lain, pihak Ikhwan menolak tegas penyataan sang Mufti yang dilontarkan dari simposium di negeri Uwak Sam itu. Hamdi Hassan, juru bicara pada parlemen Ikhwan menegaskan pihaknya sangat menyayangkan pernyataan tersebut.
"Seruan Mufti sungguh sulit untuk diterima, menimbang itu adalah seruan untuk memisahkan politik dari agama. Ini tidak mungkin, karena Islam mencakup seluruh aspek kehidupan. Islam mencakup sistem ekonomi, sosial, pendidikan, dan juga politik," terang Hassan.
Sebelumnya, wakil mursyid 'am Ikhwan Dr. Muhammad Habib menegaskan jika Ikhwan tidak mungkin akan lepas dari aktivitas politik, dan tidak akan mundur dari proyek reformasinya dan seruannya untuk kembali pada hak-hak rakyat atas pemerintahan.
Posting Komentar