Pemerintah AS di bawah kepemimpinan Presiden Barrack Obama memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara tanpa batas waktu kepada sekitar 50 orang tahanan Guantanamo. Keputusan itu dibuat dengan alasan bahwa para tahanan tersebut terlalu berbahaya untuk dilepaskan, sementara bukti-bukti yang ada tidak memadai untuk menggiring mereka ke pengadilan. Demikian lapor Washington Post pada hari Jumat.
Sudah setahun penjara Guantanamo ditutup oleh Presiden Obama. Kini tinggal tersisa 196 tahanan. Seiring dengan perayaan setahun ditutupnya penjara yang dulu dibuka untuk “perang melawan teror” tersebut, Washington Post mengatakan bahwa sebuah gugus tugas di bawah Departmen Kehakiman menemukan adanya 50 tahanan yang semestinya ditahan tanpa pengadilan berdasarkan undang-undang perang.
Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung AS pada tahun 2008, para tahanan memperoleh hak habeas corpus. Walau demikian, seorang individu dapat mengajukan keberatan atas penahanannya di dalam kasus sipil melawan pemerintah.
Menurut Washington Post, gugus tugas di bawah Departemen Kehakiman membagi para tahanan di penjara Guantanamo ke dalam tiga kelompok: 35 orang harus diadili di pengadilan federal atau pengadilan militer; 110 orang dapat dilepas segera mungkin atau dilepas sewaktu-waktu; dan sekitar 50 orang harus ditahan tanpa pengadilan.
Kelompok yang terdiri dari 110 orang masih dibagi lagi ke dalam dua kategori. Kategori pertama terdiri dari sekitar 80 orang, termasuk 30 orang Yaman, yang memenuhi syarat untuk segera menjalani repatriasi atau penempatan di negara ketiga. Kategori kedua terdiri dari 30 orang Yaman yang hanya boleh dibebaskan apabila negara asal mereka berhasil mencapai stabilitas politik.
Organisasi-organisasi hak asasi manusia dan para ahli hukum melancarkan kritik terhadap keputusan Obama. “Tak ada rezim perundang-undangan di Amerika yang mengijinkan kita untuk menahan orang tanpa tuntutan atau pengadilan tanpa batas waktu,” kata Anthony Romero, direktur eksekutif American Civil Liberties Union.
“Salah satu bab paling memalukan di dalam sejarah Amerika nyaris tertulis seiring dengan ditutupnya penjara di Teluk Guantanamo,” menurut Romero. “Namun, hal yang sama pentingnya dengan menutup penjara tersebut zesegra mungkin adalah memenuhi hak dan itu artinya adalah mengakhiri kebijakan ilegal penahanan tanpa batas waktu, tanpa tuntutan atau pengadilan.”
“Praktek itu adalah praktek yang salah di Kuba dan akan tetap salah di sini, mengurangi penutupan Guantanamo sehingga menjadi isyarat simbolis,” lanjutr Romero.
Pemerintah AS telah menyiapkan sebuah penjara di pinggiran Illinois guna menampung para tahanan yang tak boleh dibebaskan. Keputusan itu sebenarnya dikecam oleh tokoh-tokoh Republik di Kongres yang merasa gerah melihat tahanan dipindahkan ke tanah AS. Sejumlah tokoh Demokrat pun bergabung dengan kaum Republikan.
Obama pernah berjanji untuk menutup penjara Guantanamo. Menyusul terjadinya serangan terhadap sebuah pesawat terbang pada Hari Natal lalu, Obama menyatakan bahwa ia akan menunda pemindahan tahanan asal Yaman. Sempat muncul keraguan bahwa Obama akan menepati janjinya. Namun, pada hari Selasa (5 Januari 2010), Obama kembali menyatakan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk menutup penjara Guantanamo.
Sejak terjadinya serangan pada Hari Natal tersebut, Gedung Putih mendapat tekanan politik yang cukup intens untuk melakukan repatriasi.
Dalam kesempatan tersebut, Obama menyatakan bahwa ia telah berbicara dengan Jaksa Agung Eric Holder. Keduanya sepakat bahwa para tahanan di penjara Guantanamo yang berlokasi di Kuba tersebut tak akan dikembalikan ke Yaman sehubungan dengan “situasi yang tak dapat diselesaikan” di sana.
“Jangan keliru. Kami akan menutup penjara Guantanamo yang telah merusak kepentingan keamanan nasional kita dan menjadi sarana rekruit yang luar biasa bagi Al-Qaeda,” kata Obama.
Penegasan tentang penutupan penjara Guantanamo kembali muncul pada hari Jumat (22 Januari 2010). Kali ini, penegasan itu berasal dari Sekretaris Keamanan Dalam Negeri Obama, Janet Napolitano. Yang sedang berkunjung ke Spanyol. “Sasaran dan tujuan tetang sama dan tekad untuk melaksanakannya bukanlah hal yang memalukan,” kata Napolitano.
Posting Komentar