"Kosovo adalah berada di ambang wabah ketidakpuasan sosial," tutur Bardh Hamzaj, seorang analis politik, kepada Agence France-Presse (AFP), Selasa, Februari 16.
Kosovo, yang memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 2008, menandai babak akhir dalam berakhirnya negara komunis Yugoslavia, baru-baru ini telah dilanda gelombang pemogokan.
Polisi dan petugas kesehatan melancarkan pemogokan bulan lalu menuntut kenaikan gaji 100 persen.
Pekonomian nasional negara ini didorong oleh ekspor logam, tidak dapat menghasilkan pendapatan yang cukup untuk pemerintah, tidak juga mendukung penyerapaan pasar tenaga kerjanya yang mencapai 30.000 tenaga kerja baru tiap tahunnya.
Data resmi menunjukkan bahwa Kosovo termasuk di antara negara-negara termiskin di Eropa dengan lebih dari 40 persen pengangguran dan 45 persen dari dua juta penduduknya hidup dalam kemiskinan.
Bantuan donor menyumbang 15 persen dari GDP dan Menteri Keuangan Ahmet Shala mengatakan mereka berharap negara donor akan membantu mengisi kesenjangan anggaran tahun ini.
Negara ini juga masih berusaha untuk memperoleh dukungan internasional untuk mengakui kemerdekaannya.
Saat ini, total 65 negara - termasuk AS dan sebagian besar anggota Uni Eropa, mengakui kemerdekaan Kosovo.
Tetapi pejabat di negara berpenduduk mayoritas Muslim meminta rakyat tetap tenang, dan menyatakan bahwa tantangan saat ini, terutama ekonomis, perlu lebih banyak waktu untuk menyelesaikannya.
Posting Komentar