Raksasa Iran Desak Nejad Akhiri “Keadaan Darurat”

TEHERAN – Para pemimpin oposisi Iran melontarkan kritik atas apa yang mereka sebut dengan “keadaan darurat” yang diterapkan di Iran setelah pemilu yang kontroversial di bulan Juni.

Mereka juga menyerukan agar orang-orang yang ditahan ketika protes masal pasca pemungutan suara segera dibebaskan.

Situs Mir Hossein Mousavi, rival terberat Ahmadinejad, mengatakan bahwa seruan itu didukung oleh sesama kandidat yang kalah, Mehdi Karoubi, dan mantan presiden Mohammad Khatami.

Pemilu bulan Juni dimenangkan oleh incumbent presiden Mahmoud Ahmadinejad. Meskipun banyak figur oposisi yang menuduh negara telah mencurangi hasil perolehan suara, Pemimpin Agung Iran Ayatollah Ali Khamenei telah memberikan persetujuannya.

“Mehdi Karoubi, Mousavi, dan Khatami (para raksasa Iran) bertemu pada hari Senin dan menggarisbawahi pentingnya mengakhiri pemberlakuan keadaan darurat di Iran dan juga pembebasan para demonstran secepatnya,” tulis situs Mousavi.

“Berlanjutnya penangkapan dan pemberlakuan keadaan darurat akan mengarah ke atmosfer politik yang lebih radikal. Gelombang penangkapan ini harus dihentikan.”

Pada hari Senin, Ayatollah Khamenei memberikan peringatan keras pada bangsa-bangsa Barat agar tidak ikut campur dalam persoalan internal Iran. Jika tidak maka hubungan antara mereka dengan Iran akan sangat buruk.

Ribuan pendukung oposisi pemerintah dan para reformis dilaporkan telah ditahan dalam kerusuhan pasca pemilu, dan tiga minggu kemudian ratusan dari mereka masih berada dalam tahanan.

Di sisi lain, Mousavi mendapat dorongan dari sekutu-sekutunya untuk membentuk sebuah partai politik sebagai platform dalam meneruskan oposisinya terhadap hasil pemilihan.

Grand Ayatollah Seyyed Hossein Mousavi-Tabrizi, yang mengetuai Asosiasi Peneliti dan Tutor dari Seminar Qom, mengatakan bahwa pembentukan partai oleh Mousavi akan menjadi satu langkah yang penting.

“Memiliki partai politik di negara mana pun merupakan sebuah titik awal untuk membangun dan memperkuat demokrasi,” ujar ulama besar itu.

“Jika orang-orang seperti Mousavi ingin membangun sebuah partai politik yang kuat, maka ini akan menjadi langkah yang bagus dan penting, dan harus disambut dengan baik, karena partai-partai ini akan bekerja di dalam kerangka kerja hukum,” tutur Mousavi-Tabrizi.

Kelompok politik lain yang juga mendukung pencalonan Mousavi adalah Organisasi Mujahidin Revolusi Islam (Islamic Revolution’s Mujahedin Organization – IRMO) yang berbasis di Iran.

Mohammad Salamati, Sekretaris Jenderal IRMO, juga menyarankan Mousavi untuk membentuk sebuah partai politik, mengatakan bahwa ia “memiliki banyak pendukung yang pengorganisasiannya membutuhkan wadah sebuah partai.”

“Partai politik berbeda dari kelompok politik yang melakukan berbagai macam hal dan memiliki banyak kekuasaan, namun tidak berkewajiban mempertanggungjawabkan tindakan yang diambilnya,” ujar Salamati.

Mousavi bertarung melawan Ahmadinejad sebagai seorang kandidat independen dan tidak memiliki partai politik.

Penghitungan suara resmi menempatkannya di urutan ke-dua, jauh di belakang Ahmadinejad. Namun, ia menolak hasil tersebut dan ratusan pendukungnya pun turun ke jalan-jalan untuk menuntut penghitungan ulang. [adm/suaramedia]