Mantan Kepala Intelijen Saudi : Jangan Cepat Mengakui Israel

Pangeran Turki Al-Faisal, mantan kepala badan intelijen Arab Saudi dan mantan dubes Saudi di Washington menegaskan bahwa Arab Saudi harus menolak bentuk hubungan apapun dengan Israel sebelum rejim Zionis itu melepaskan "cengkeramannya atas tanah-tanah Arab."

Surat kabar New York Times mengutip pernyataan keras anggota kerjaan Saudi itu dalam artikelnya yang dimuat hari Minggu (13/9). Pangeran Al-Faisal menyerukan agar penjajahan Israel atas tanah Arab segera diakhiri dan seluruh pemukiman Israel harus dipindahkan.

"Saudi tidak boleh mengakui Israel sampai Israel mengakhiri penjajahannya di Tepi Barat, Yerusalem, Jalur Gaza, Dataran Tinggi Golan dan wilayah Sheeba di Libanon," tegasnya.

Pangeran Al-Faisal juga mengingatkan agar Saudi tidak memberikan konsesi apapun, baik militer dan ekonomi untuk memaksa Israel mengakhiri penjajahan dan penindasannya atas tanah-tanah Arab, karena hal itu akan mendorong Israel untuk melakukan kembali penaklukan secara militer seperti yang dilakukan sebelumnya di tanah-tanah Arab.

Sementara itu, dari Mesir, Presiden Husni Mubarak mendesak Israel untuk menghentikan semua aktivitas pembangunan pemukimannya dan mengingatkan konsekuensi yang akan diterima Israel jika terus melakukan "yahudisasi" di Yerusalem.

Juru bicara Mubarak, Suleiman Awad, menyampaikan hal itu usai pertemuan antara Mubarak dan PM Israel, Benjamin Netanyahu di Kairo, Minggu (13/9). "Presiden (Mubarak) meminta Israel menghentikan program yudaismenya di Yerusalem dan mengingatkan bahayanya bagi upaya perdamaian serta sensitifnya isu Yerusalem bagi dunia Islam," kata Awad.

Masalah pembangunan pemukiman Israel di wilayah Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem menjadi salah satu isu penting proses perdamaian Israel-Palestina yang sampai hari masih menemui jalan buntu, karena sikap Israel yang tidak pernah mematuhi hasil-hasil kesepakatan perdamaian yang telah diupayakan.

Israel berjanji akan menghentikan sementara pembangunan pemukimannya, setelah mendapat tekanan dari sekutunya, AS, Eropa dan dari Palestina. Tapi, pada saat yang sama otoritas pemukiman Israel tetap mengeluarkan ijin pembangunan pemukiman baru di wilayah pendudukan.

Pihak Palestina sudah menegaskan bahwa mereka tidak bersedia melanjutkan negosiasi dengan Israel jika rejim Zionis itu masih terus membangun pemukiman ilegalnya. Para pemimpin negara-negara Arab juga menyatakan tidak akan melakukan normalisasi hubungan dengan Israel jika Israel tidak menghentikan seluruh program pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah Palestina. [adm/eramuslim]