Hamas : Abbas Menyerahkan Tepi Barat Pada Israel

Hamas mengecam pernyataan Ahmed Qurei-penasehat senior Presiden Palestina Mahmoud Abbas-yang mengatakan bahwa pemukim Yahudi tinggal di wilayah pendudukan Tepi Barat dan menjadi warga negara Palestina jika negara Palestina merdeka terbentuk.

Juru Bicara Hamas Fawzi Barhoum menyatakan, pernyataan Qurei adalah pernyataan yang berbahaya dan mencurigai pemerintahan Abbas telah melakukan "kesepakatan ilegal" dengan rezim Zionis yang memungkinkan rezim penjajah itu terus membangun pemukiman-pemukiman ilegalnya di Tepi Barat.

"Pernyataan Qurei berbahaya karena mereka telah memberikan legitimasi bagi Israel untuk mencuri tanah milik rakyat Palestina," kata Barhoum.

"Pernyataan semacam itu bertujuan untuk membantu Israel keluar dari krisis, terutama pada saat dunia internasional melakukan tekanan agar Israel menghentikan pembangunan pemukimannya di tanah Palestina," tukasnya.

Meski mendapat tekanan dunia internasional, termasuk dari sekutu dekatnya, AS, Israel dibawah kepemimpinan Benjamin Netanyahu tetap menolak menghentikan perluasan pemukiman ilegalnya di Tepi Barat. Tindakan Israel jelas telah melanggar berbagai kesepakatan dengan Palestina yang telah dilakukan selama ini, antara lain kesepakatan Peta Jalan Damai yang mewajibkan Israel menghentikan pembangunan pemukimannya di wilayah pendudukan.

Belakangan, rabi-rabi Yahudi Zionis ikut memprovokasi tentara-tentara Israel agar melawan komandan-komandan mereka yang memerintahkan penghancuran pos-pos pemeriksaan Israel yang dibangun secara ilegal di Tepi Barat. Para rabi Yahudi itu memakai dalih ajaran kitab suci Yahudi untuk mempertahankan fasilitas-fasilitas ilegal Israel di Palestina.

"Kita suci Taurat melarang umatnya untuk ikut serta dalam berbagai tindakan yang mencabut akar keyahudian di bagian manapun di tanah suci kami," demikian pernyataan kelompok rabi ekstrimis di Israel.

Kelompok itu menyatakan,"Kami menyerukan semua personel militer dan polisi untuk menolak perintah pencabutan pos-pos pemeriksaan di wilayah pendudukan, karena tindakan itu bertentangan dengan nilai-nilai dalam Taurat."

Para rabi ekstrimis itu mengeluarkan pernyataan tersebut setelah PM Israel Benjamin Netanyahu dan Menhan Ehud Barak menyatakan akan menggusur 26 pos-pos pemeriksaan yang dibangun secara ilegal oleh Israel seperti yang dituntut dalam kesepakatan Peta Jalan Damai. [adm/eramuslim]